Jalan tersebut merupakan bagian dari proyek Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) dan baru selesai dibangun sekitar dua pekan lalu.
Pembongkaran dilakukan sebagai langkah perbaikan setelah adanya hasil evaluasi lapangan.
Proyek yang belum sempat diuji oleh faktor cuaca dan penggunaan jangka panjang itu dinilai perlu diperbaiki agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan.
Ketua LSM LIPRB, Manan, menyampaikan bahwa pembongkaran merupakan bagian dari koreksi pelaksanaan proyek, namun perlu diiringi evaluasi menyeluruh terhadap proses pengawasan.
“Pengawasan idealnya dilakukan sejak awal pekerjaan, sehingga potensi kekurangan bisa dicegah sebelum pekerjaan selesai,” ujarnya.Sabtu(24/1/2026)
Proyek BKKD Desa Mori dilaksanakan secara swakelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan (Timlak) Desa. Menurut Manan, skema swakelola tetap harus memenuhi standar kualitas karena menggunakan anggaran publik.
“Swakelola tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi standar teknis yang telah ditentukan,” katanya.
Manan juga menegaskan bahwa proyek tersebut masih berjalan dalam tahun anggaran dan belum masuk pada ranah pelanggaran pidana. Namun, ia menilai peristiwa ini perlu dijadikan bahan evaluasi agar pelaksanaan proyek serupa ke depan dapat berjalan lebih baik.
LSM LIPRB menyatakan akan terus memantau proses perbaikan dan mendorong adanya evaluasi teknis yang transparan guna mencegah kejadian serupa di proyek lain.*(Red)