Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat kerja bersama Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Bojonegoro, Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro, yang membahas evaluasi menu MBG selama bulan Ramadan, Rabu (4/3/2026).
“Seluruh masyarakat berhak menyampaikan saran dan kritik. Sepanjang yang disampaikan itu sesuai dengan fakta, tidak mengada-ada dan tidak mengarang, itu sah-sah saja,” ujar Umar.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, warga tidak perlu takut jika menemukan menu yang dinilai tidak sesuai standar.
“Tidak perlu takut. Sepanjang yang disampaikan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya,” tambahnya.
Rapat evaluasi digelar menyusul sorotan publik terkait menu MBG yang sempat viral di media sosial karena dianggap tidak sesuai standar.
Dari hasil evaluasi, ditemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang.
Umar menekankan pentingnya profesionalisme Kepala SPPG dan ahli gizi sebagai pihak yang bertanggung jawab memastikan kualitas menu sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.
“Kalau ada dapur bermasalah atau menu yang tidak sesuai standarisasi, maka Kepala SPPG dan ahli gizinya harus bertanggung jawab. Mereka adalah pintu keluar masuknya,” tegasnya.
Ia berharap evaluasi ini menjadi momentum perbaikan menyeluruh, sehingga program MBG benar-benar memberikan manfaat optimal dan sesuai standar gizi yang telah ditetapkan.*(Red)